Banjarmasin, 28 Juni 2024, Perekonomian Kalsel masih tumbuh positif didorong adanya peningkatan aktivitas dan mobilitas Masyarakat.
Kondisi perekonomian Kalsel hingga Mei 2024 masih melanjutkan trend positifnya di tahun 2024. Aktivitas dan mobilitas Masyarakat yang terus meningkat, menjadi salah satu pemicu tumbuhnya perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan.
Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang diikuti dengan cuti bersama Pegawai, serta pencairan gaji ke-13 maupun THR turut menyumbang pergerakan ekonomi di Kalsel dari sisi belanja pemerintah. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang tumbuh positif tersebut antara lain:
Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2024 Kalimantan Selatan sebesar 4,96% sedikit di bawah Nasional yang mencapai 5,11%.
Tingkat inflasi Mei 2024 masih terkendali dan tercatat deflasi sebesar 0,01% (mtm) atau mengalami mengalami inflasi sebesar 2,63%(yoy), lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 2,84% (yoy). Tingkat inflasi tertinggi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 3,34% (yoy).
Neraca perdagangan kembali mengalami surplus di Bulan Mei 2024. Neraca perdagangan di Kalimantan Selatan yang mencatatkan surplus US$1.018,40 juta terkontraksi hingga 20,61% dibandingkan Mei 2023. Penurunan ini salah satunya dipicu oleh turunnya nilai ekspor akibat harga batu bara yang terkontraksi dari tahun 2023.
Kelompok barang dengan ekspor tertinggi masih didominasi oleh bahan bakar mineral/batubara sebesar US$1.083,50 juta.
Pertumbuhan penerimaan Negara dari PNBP dan Kinerja Belanja APBN masih berlanjut
Pendapatan APBN hingga Mei 2024 telah terealisasi sebesar Rp8,38 triliun atau 36,23% dari target. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2023, kinerja pendapatan APBN terkontraksi 27,96%. Walaupun demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan angka pertumbuhan positif yaitu 9,41% dengan realisasi sebesar Rp797,23 miliar. Dari sisi belanja negara, realisasi total belanja negara sebesar Rp14,96 triliun atau 38,96% dari pagu. Capaian ini meningkat 26,82% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Belanja untuk Bulan Mei 2024 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3,32 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,64 triliun.
Penjelasan lebih rinci untuk pendapatan negara adalah sebagai berikut: Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri mencapai Rp7,46 triliun atau 34,74% dari target, terkontraksi sebesar 29,47% (yoy). Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp4,73 triliun, kemudian PPN memberikan kontribusi sebesar Rp2,49 triliun. Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 35,0%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,0% serta pengangkutan dan pergudangan sebesar 16,5%. Secara kumulatif, sampai dengan Bulan Mei 2024, mayoritas sektor utama masih tumbuh positif, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Perdagangan Besar yang mengalami kontraksi.
Kinerja penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp3,42 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp125,98 miliar dan penerimaan lainnya Rp3,29 triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan yang dipungut oleh Kanwil DJBC Kalbagsel adalah penurunan harga ekspor komoditas batubara, CPO dan turunannya.
Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp797,23 miliar atau 64,21% dari target, tumbuh 9,41% (yoy). Capaian yang berasal dari PNBP BLU telah mencapai target hingga 50,81%, sedangkan PNBP Lainnya telah mencapai 69,51% dari target. PNBP Lainnya antara lain salah satunya berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang.
Realisasi Belanja Negara tumbuh positif namun masih perlu akselerasi
Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp14,96 triliun, atau sebesar 38,96% dari pagu yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,32 triliun (35,70% dari pagu) dan Belanja Transfer ke Daerah/TKD sebesar Rp11,64 triliun (40,00% dari pagu). Khusus untuk belanja pegawai, realisasinya meningkat karena dipengaruhi oleh pembayaran THR pegawai dalam rangka Hari Raya Idul Fitri serta gaji ke-13. Untuk belanja modal, pemerintah terus mendorong akselerasi belanja modal di periode semester I 2024 ini. Realisasi belanja yang masih perlu diakselerasi adalah Belanja Modal dan Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP). Sampai dengan Mei 2024, realisasi Belanja Modal baru mencapai Rp211,32 miliar (17,46% dari pagu). Rendahnya serapan belanja modal karena sebagian besar belanja modal khususnya untuk pekerjaan konstruksi baru tahap lelang dan baru selesai di periode Semester II 2024. Dalam rangka pemilu tahun 2024, dukungan anggaran pemilu hingga Mei 2024 telah terealisasi Rp474,63 miliar atau 80,67% dari pagu. Anggaran pemilu ini direalisasikan melalui KPU, Bawaslu, dan 4 KL lainnya. Untuk kinerja belanja, terdapat 10 K/L dengan presentase realisasi terbesar di Kalimantan Selatan terdiri dari Bawaslu, KPU, Kementerian Agama, BPK, Kementerian Pertahanan, BKKBN, Kepolisian, BPKP, Mahkamah Agung, dan BKN. Di sisi lain, Belanja dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi baru mencapai 20,07%, sedangkan untuk kewenangan Tugas Pembantuan (TP) baru mencapai 4,95%. Atas capaian ini, satker DK/TP diharapkan dapat melakukan akselerasi belanja dengan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
“KINERJA TKD: Insentif Fiskal telah direalisasikan 4 Kabupaten di Kalsel”
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp11,64 triliun atau sebesar 40,34%. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 29,66%. Realisasi DBH sebesar Rp6,18 triliun (39,86%), Realisasi DAU sebesar Rp3,73 triliun (43,80%), Realisasi DAK Fisik sebesar Rp28,40 miliar (2,66%), Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp833,22 miliar (34,77%), Realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp25,60 miliar (16,82%), Realisasi Dana Desa sebesar Rp842,98 miliar (57,71%). Realisasi TKD tertinggi di bulan Mei 2024 ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebesar 43,81%. Kinerja penyaluran DAK Fisik 2024 perlu diakselerasi karena baru 5 kabupaten/kota yang telah salur. Sampai dengan Mei 2024, tercatat 4 kabupaten yang telah merealisasikan Insentif Fiskal, yaitu Kab. HSU, Kab. Tanah Laut, Kab. Tapin, dan Kab. Balangan.
“KINERJA APBD: Retribusi Daerah naik signifikan hingga 171%”
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan sampai dengan 31 Mei 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp12,59 triliun atau sekitar 33,16% dari target, meningkat sebesar 11,34% jika dibandingkan tahun lalu. Pajak Daerah terealisasi Rp1,34 triliun dan Retribusi Daerah sebesar Rp132,34 miliar, meningkat 171% dibandingkan tahun lalu. Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tapin sebesar Rp1,07 triliun (50,29%). Retribusi daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar 171% disebabkan oleh meningkatnya retribusi jasa layanan umum sebesar 312% yoy. Di sisi lain, peningkatan pajak daerah sebesar 9% disumbang dari PKB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran yang meningkat dibandingkan tahun 2023. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalimantan Selatan adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp10,60 triliun, dengan kontribusi 84% terhadap total pendapatan Daerah.
Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, Realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp9,63 triliun (23,13%) tumbuh 15,05%. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp3,63 triliun. Untuk Belanja Barang/Jasa sebesar Rp2,43 miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp1,47 miliar. Belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan tahun 2023.
Sampai dengan Bulan Mei 2024 ini, belanja modal mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 75,15% jika dibandingkan tahun lalu. Persentase realisasi belanja APBD terbesar per kabupaten/kota di Bulan Mei 2024 adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp807,49 miliar (48,64%). Secara nominal realisasi terbesar pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp2,60 triliun (22,31%).
KINERJA SEKTOR KEUANGAN
“Alokasi Subsidi Pupuk dukung Ketahanan Pangan di Kalsel”
Dukungan APBN 2024 untuk Kalimantan Selatan selain dari alokasi belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah juga diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, Subsidi BBM dan LPG. Realisasi Subsidi Pupuk sampai dengan Mei 2024 telah tersalur 21.338,32 ton terdiri dari Urea dan NPK (41,34% dari alokasi). Alokasi subsidi pupuk untuk Kalimantan Selatan meningkat sebesar 59,684 ton dari tahun lalu sehingga diharapkan produksi pertaniannya juga meningkat dalam rangka menopang ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Untuk Subsidi Beras telah tersalur 9.859,36 ton. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 228.635 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 99.066 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 45.899 Metrik Ton. Untuk Subsidi listrik sudah terealisasi sebesar Rp851,99 miliar.
“Kalsel peringkat 12 se-Indonesia dalam hal Realisasi Penyaluran KUR”
Penyaluran KUR s.d. 31 Mei 2024 terealisasi sebesar Rp2,27 triliun kepada 37.899 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase growth mencapai 40,11% dibandingkan periode tahun lalu. Kota/Kabupaten penyalur KUR tertinggi di Bulan Mei 2024 adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin merupakan kota dengan penyaluran KUR tertinggi per Mei 2024 dengan nominal sebesar Rp509,84 miliar yang disalurkan kepada 6.828 debitur. Capain tersebut meningkat 25,94% dibandingkan periode tahun lalu. BRI merupakan Bank/LKBB penyalur dengan penyaluran KUR tertinggi per Mei 2024 dengan nominal sebesar Rp1,58 triliun yang disalurkan kepada 31.987 debitur. Selanjutnya adalah Bank Kalsel sebesar Rp288,02 miliar dan Bank Mandiri sebesar Rp191,19 miliar.
“Realisasi Penyaluran Pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan perlu diakselerasi”
Penyaluran UMi s.d. Mei 2024 terealisasi sebesar Rp9,47 miliar kepada 1.958 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami penurunan sebesar 39,10% dibandingkan tahun lalu. UMi disalurkan secara konvensional sebesar Rp1,69 miliar (17,82%) dan Syariah Rp7,78 miliar (82,18%). Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per Mei 2024 dengan nominal sebesar Rp1,93 miliar yang disalurkan kepada 383 debitur. PT PNM (Permodalan Nasional Madani) merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi dengan realisasi per Mei 2024 sebesar Rp8,23 miliar kepada 1.841 debitur, kemudian Pegadaian menyalurkan sebesar Rp1,23 miliar kepada 117 debitur.
ISU REGIONAL
“Dampak Perubahan Iklim di Kalimantan Selatan”
Terjadinya kenaikan suhu antara 0,2 hingga 0,3 derajat Celcius dengan tren hujan tahunan yang meningkat sekitar 25 mm per tahun menandakan adanya perubahan iklim di Kalimantan Selatan. Akibatnya, terjadi beberapa ancaman yang akan mengganggu perekonomian masyarakat pada berbagai lapisan. Ancaman pertama yaitu produktivitas perikanan yang akan terganggu, hal ini dicontohkan dengan bencana banjir di Kabupaten Banjar yang mengakibatkan kerusakan kolam ikan di 4 Kecamatan (Karang Intan, Martapura, Martapura Barat dan Astambul). Ancaman selanjutnya yaitu produktivitas pertanian terganggu, hal ini dibuktikan dengan kondisi banjir yang mengakibatkan penurunan produksi padi di Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, diperkuat dengan adanya korelasi yang sangat tinggi antara hujan tahunan yang mengakibatkan peningkatan kejadian banjir, korelasi yang kuat antara angka kejadian banjir dengan hasil produksi padi di Kalimantan Selatan, serta penurunan produksi padi secara signifikan dalam 10 tahun terakhir pada Kab. Barito Kuala (↓541,75 ribu ton) dan Kabupaten Tapin (↓ 509,03 ton). Ancaman lainnya yaitu peningkatan durasi dan intensitas cuaca ekstrem yang mengakibatkan bencana banjir, penurunan kualitas dan kuantitas air, habitat dan kesehatan, serta gangguan rantai pasok.
Data menunjukkan bahwa bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor adalah bencana yang paling sering terjadi di Kalsel sehingga memerlukan prioritas penanganan risiko. Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,33 dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Rendah. Data dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa sejak Januari sampai Juni 2024, bencana di Kalimantan Selatan mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp19,035 miliar. Penanganan bencana di Kalimantan Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus sebab dampak yang diakibatkan berpotensi meluas dan mempengaruhi sektor-sektor perekonomian serta kondisi sosial masyarakat. Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dapat diperkuat untuk mengantisipasi dampak risiko bencana sebagai akibat dari perubahan iklim di Kalimantan Selatan.
“Policy Responses (PR)/Tanggapan Kebijakan”
PR Risiko Bencana di Kalimantan Selatan
PR untuk Pra Bencana
Memperkuat kajian risiko dan kerentanan bencana, serta melakukan
perencanaan terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Perlu memperkuat early warning system (EWS) bencana dengan melibatkan
stakeholders terkait (diantaranya BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan) sebagai langkah antisipasi terhadap sektor
perekonomian dan lingkungan yang kemungkinan akan terdampak bencana.
Perlu penguatan sistem informasi, pelatihan pencegahan dan
penanggulangan bencana, serta melakukan identifikasi dan persiapan terkait
kebutuhan logistik pra, saat, dan pasca bencana terjadi.
PR untuk Bencana
Memastikan kesiapsiagaan dalam penanganan darurat bencana yang meliputi pengadaan dan penyediaan pangan, shelter, kebutuhan medis, bahan bakar, dan telekomunikasi.
PR untuk Pascabencana
Mempercepat rekonstruksi bencana yang meliputi adaptasi terhadap bencana melalui relokasi serta melakukan rehabilitasi lokasi terdampak bencana dengan mengadopsi konstruksi yang lebih ramah bencana.
Mempercepat rehabilitasi akses jalan dan distribusi logistic untuk mempercepat recovery aktivitas perekonomian pascabencana.
Memastikan ketersediaan logistik pascabencana bagi sektor yang terdampak (misal sektor pertanian: pupuk, bibit, alsintan).
PR Pelaksanaan Anggaran di Kalimantan Selatan
PR untuk Satker KL dan Pemerintah Pusat
Merespon kondisi penurunan penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan dan penggalian, pemerintah harus segera meningkatkan potensi perekonomian lainnya. Salah satunya dengan optimalisasi sektor pertanian terpadu melalui pengelolaan lahan pertanian berbasis teknologi serta pengembangan tanaman yang tahan penyakit dan perubahan cuaca/iklim.
Merespon kondisi realisasi belanja modal yang tumbuh melambat s.d. Mei 2024, satker K/L pemerintah pusat diharapkan melakukan akselerasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
PR untuk Pemerintah Daerah
Merespon kondisi penurunan PAD, diharapkan pemerintah daerah dapat memperluas basis pajak serta memaksimalkan potensi daerah untuk mengoptimalkan PAD-nya. Pemda juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pengumpulan dan pengadministrasian pajak daerah yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menekan administration and compliance cost.
Pemberian relaksasi pembayaran pajak daerah dan keringanan denda atas pokok pajak daerah dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan ketertiban dan ketaatan dalam pembayaran pajak kepada daerah. Selain itu, perlu sosialisasi yang masif dalam rangka meningkatkan awareness Masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembayaran pajak kepada Daerah.
Narahubung:
Humas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
(0511) 3354224
0 Komentar